—-5.1 Kebijakan

1. Kebijakan tertulis Pengelolaan Keuangan
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
   3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
   4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
   5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
   6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
   7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2018/tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
   8. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
   9. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 
   10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
   11. Peraturan menteri keuangan nomor 109/PMK.06/2009  tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pelaporan dalam rangka penertiban barang milik negara;
   12. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   13. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   14. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Barang Milik Negara Selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan pada Kementerian Agama;
   15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
   16. Keputusan Menteri Agama607/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BMN;
   17. Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor 86 Tahun 20I4 Tentang Kebijakan Mutu Dan Sasaran Mutu IAIN Surakarta.
2. Sosialisasi Kebijakan
3. Implementasi Kebijakan
   1. Implementasi Kebijakan Perguruan Tinggi yang Mengatur Pemerolehan
   2. Perencanaan Anggaran
   3. Pengalokasian Anggaran
   4. Realisasi Anggaran
   5. Pertanggungjawaban biaya operasional Tridharma
4. Implementasi Kebijakan Penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM di UPPS
   • PkM di UPPS adalah perencanaan anggaran yang dilakukan oleh bidang perencana dan keuangan dengan para pimpinan baik Fakultas/pascasarjana maupun Lembaga
   • Penetapan RKAKL pada masing-masing unit/lembaga/Fakultas/Pascasarjana berdasarkan penetapan dari perencanaan keuangan pusat dan dituangkan ke dalam RKAKL disahkan oleh rektor dalam rapat kerja Tingkat Universitas
5. Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana